Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

UU Pajak UU No. 7 Tahun 2021 • 7TAHUN2021UU.pdf

Hal. 1 / 1

1/1

Informasi Ketetapan Hukum

UU No. 7 Tahun 2021

Reformasi menyeluruh sistem perpajakan Indonesia: Rekonstruksi bracket tarif PPh Orang Pribadi (bracket 35% di atas Rp5 Miliar), batasan peredaran bruto tidak kena pajak UMKM s.d Rp500 Juta, penyesuaian tarif PPN bertahap, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), integrasi NIK menjadi NPWP, serta pengenalan Pajak Karbon.

Penetap: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Daftar Pasal & Poin Regulasi

Pasal 7 UU PPN (Bab IV)

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

Pasal 17 ayat (1) UU PPh (Bab III)

Penyesuaian lapisan penghasilan kena pajak Orang Pribadi: s.d Rp60 juta (5%), >Rp60 juta - Rp250 juta (15%), >Rp250 juta - Rp500 juta (25%), >Rp500 juta - Rp5 miliar (30%), dan di atas Rp5 miliar (35%).

Pasal 7 ayat (2a) UU PPh (Bab III)

Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Salinan Resmi JDIH Kemenkeu1 Hal

Memuat Dokumen PDF Peraturan...

UU No. 7 Tahun 2021 • Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)

Halaman 1 dari 1