Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara (IKN)

PMK PMK No. 28 Tahun 2024 • 2024pmkeuangan028.pdf

Hal. 1 / 1

1/1

Informasi Ketetapan Hukum

PMK No. 28 Tahun 2024

Peraturan teknis pelaksanaan fasilitas perpajakan di IKN: tata cara pengajuan fasilitas PPh Badan 0%, fasilitas PPh Final 0% bagi UMKM IKN, pembebasan Bea Masuk impor modal dan barang, serta mekanisme pemotongan PPh 21 DTP 100% bagi karyawan di IKN.

Penetap: Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati

Daftar Pasal & Poin Regulasi

Pasal 4 - 15

Tata cara pemanfaatan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan hingga 100% bagi penanaman modal infrastruktur dasar, pembangkit listrik ramah lingkungan, dan fasilitas umum di IKN.

Pasal 78 - 85

Mekanisme pelaporan dan pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi karyawan yang berdomisili dan bekerja di wilayah Nusantara.

Salinan Resmi JDIH Kemenkeu1 Hal

Memuat Dokumen PDF Peraturan...

PMK No. 28 Tahun 2024 • Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Halaman 1 dari 1