Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)

UU Pajak UU No. 1 Tahun 2022 • 1TAHUN2022UU.pdf

Hal. 1 / 1

1/1

Informasi Ketetapan Hukum

UU No. 1 Tahun 2022

Penguatan tata kelola fiskal daerah, integrasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), pengaturan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan BBNKB, sinergi pemungutan pajak antara DJP dan Badan Pendapatan Daerah, serta harmonisasi tarif retribusi nasional.

Penetap: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Daftar Pasal & Poin Regulasi

Pasal 54 - 58

Restrukturisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian serta hiburan.

Pasal 83 - 88

Penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) guna mempercepat transfer penerimaan daerah.

Salinan Resmi JDIH Kemenkeu1 Hal

Memuat Dokumen PDF Peraturan...

UU No. 1 Tahun 2022 • Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)

Halaman 1 dari 1